Jakarta - Peneliti Indonesia for Global Justice, Salamuddin Daeng mengatakan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dan Panglima TNI harus ikut memonitor proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta, karena hal ini menyangkut kepulauan dan teritorial.
"Kalau tiba-tiba di situ dibangun macam-macam kan kita enggak tahu, bagaimana dengan yurisdiksi kita ketika mereka para pengusaha mau mengembangkan sendiri wilayahnya. Jadi TNI dan Menhankam harus bersikap soal Teluk Jakarta ini," katanya di Jakarta, Senin (6/4/2015).
Ia menambahkan, dalam mega proyek reklamasi ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap pulau-pulau sehingga perlu pengawasan yang ketat agar tidak terjadi hal-hal yang tak diingginkan terutama yang bisa mengancam kedaulatan Indonesia.
"Kita kan nggak tahu bagaimana dengan yurisdiksi Indonesia kalau mereka (pengusaha) mau mengembangkan sendiri? Karena jaminannya adalah land and teritory kita, bahaya mereka melakukan itu. Ini harus diwaspadai," ujarnya.
Menurut dia, pengusaha harus mengikuti dan mematuhi aturan dan tidak boleh egois meski punya kemampuan finansial sehingga bisa membangun apa saja di Indonesia, tapi perlu tunduk pada rencana ekonomi nasional.
"Jadi bukan untuk memuliakan pengusaha saja, tapi untuk kepentingan bersama karena proyek itu juga akan berdampak terhadap lingkungan besar. Saran saya bangun proyek yang produktif untuk menyejahterakan rakyat," tandasnya. #TanyaAhok
source:INILAHCOM
No comments:
Post a Comment